Blog-Zine SOBAT Muda

Cerdas dan Kreatif [edisi blog-zine dari Majalah Remaja SOBAT Muda]

Wajah Asli Hantu Demokrasi

Demokrasi bukan lagi sebuah produk pemikiran, tapi sudah menjadi agama. Gagasan dan praktiknya dianggap tak pernah salah. Padahal?

Kejatuhan Rezim otoriter pimpinan Soeharto pada paruh kedua tahun 90-an, menandai kebangkitan era demokratisasi. Meski masih terseok-seok, laju gerbong demokrasi seakan tak terbendung. Bagaikan magnet sihir yang mempengaruhi pikiran, menarik simpati dan kekaguman manusia. Sehingga siapa saja yang gagap dengan demokrasi akan terlihat ketingalan zaman. Di tingkat internasional demokrasi bak pusaran angin yang mampu merobohkan Tembok Berlin dan menghancurkan tirai besi Uni Soviet, melompati tembok besar Cina dan mulai menembus barikade tirai bambu yang melindunginya. Demikianlah demokrasi telah telah membuat masyarakat gandrung kepadanya, meski sebenarnya tertipu. Dia bagaikan hantu yang menyaru seperti putri jelita.

Kebusukan Demokrasi

Demokrasi merupakan kata dan istilah Barat, yang digunakan untuk menunjukan pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Pertama kali dipraktekan di Yunani, kemudian diadopsi oleh negara-negara Barat pasca renaisan, yang lahir dari kandungan sekulerisme (pemisahan agama dari kehidupan). Demokrasi menjadikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan, sekaligus pemilik kekuasaan. Artinya rakyat bebas untuk membuat aturan, memilih dan mengangkat penguasa untuk menjalankan aturanya.

Sekilas terlihat indah tetapi realitasnya utopis. Dalam sistem demokrasi saat ini, wakil-wakil rakyat yang duduk di parlemen diangap mewakili suara rakyat. Faktanya mereka bukan mewakili rakyat, tetapi justru mewakili aspirasi parpol dan para pemilik modal. Senator maupun presiden tidak mungkin berkampanye tanpa dukungan dana. Para pengusahalah yang menyediakan dana melalui sumbangan-sumbangan. Sebagai imbalannya senator terpilih harus mendukung keinginan pengusaha, atau paling tidak menjaga agar kepentngan pengusaha tetap aman. Misalnya pada kasus peraturan pengunaaan senjata api di AS, meskipun banyak yang menentang tetapi dewan AS masih tetap meberlakukan kebolehan pemilikan senjata api, sebab kuatnya pengaruh pengusaha pembuat senjata (VOA, 19 Maret, 2000). Juga kasus kuota ekspor yang pernah diterapkan AS terhadap peroduk tertentu, karena dipandang mengancam industri dalam negeri AS. Ada juga skandal perusahaan minyak Enron, yang telah membantu membantu para senator duduk di parlemen dan Bush di kursi Presiden, sebagai imbalanya mereka menciptakan suasana dengan peraturan yang menguntungkan Enron, yaitu suasana tanpa peraturan maupun kekhilafan, yang memungkinkan para pemimpin Enron mengambil keuntungan besar-besaran ketika perusahaan itu bangkrut. (Reinout van Wagtendonk, 5 Februari 2002). Atau perusahaan minyak Halliburton milik Wapres Dick Chenney, yang di kalangan banyak pengamat, ikut andil dalam menentukan kebijakan Bush menyerang Iraq dan Afghanistan. Upaya tersebut dilakukan meski hampir seluruh warga AS menentang. Ini adalah fakta, yang menunjukan bahwa bukan rakyat yang membuat aturan, tetapi sebenarnya kaum kapitalislah yang berkuasa. Juga bukan suara mayoritas rakyat yang menentukan, tetapi justru suara minoritas; kaum kapitalis dan senatorlah yang menentukan kebijakan dan perundangan.

Prinsip persamaan hak dan kesetaraan gender, hanyalah omong kosong. Di usianya yang sudah mencapai 228 tahun, belum pernah dalam sejarah AS mempunyai presiden wanita. Hak pilih bagi perempuan bahkan baru diberikan 1869, di negara bagian Wyoming. Menyusul pada tahun 1914 sekitar 150 tahun setelah revolusinya, 12 negara bagian dari 50 negara bagian, perempuan memperoleh hak pilihnya. Pada 1920 sejumlah 34 negara bagian memberikan hak pilih bagi perempuan. Perbudakaan baru dihapus di masa presiden Abraham Lincoln (1861-1865). Perlakuan mereka terhadap bangsa Indian, diskriminasi terhadap suku Aborigin (oleh Australia), adalah contoh yang nyata bahwa persaaan hak dalam demokrasi adalah nonsense!

Demokrasi: Kejam!

AS dan negara demokratis yang lain giat melancarkan imperialisme yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. Perancis dan Itali di Afrika, Ingris di Asia, Spanyol di Amerika Selatan, demikian juga AS di Pasifik termasuk Filipina, padahal jelas-jelas dalam demokrasi menyatakan adanya persamaan hak dan derajat. Yang lebih memalukan lagi adalah penandatanganan perjanjian rahasia AS-Inggris, yang berisi pengembalian kekuasaan Belanda di Indonesia, terjadi tak lama berselang setelah penandatanganan Piagam Atlantik. Dalam piagam itu tercantum bahwa tidak diperkenankan suatu bangsa menguasai bangsa lain, tanpa persetujuan bangsa yang bersangkutan. Tetapi mereka tanpa izin rakyat Indonesia, menjadikan Belanda menjajah Indonesia.

Kebebasan bertingkah laku, hanya berlaku bagi para amoral dan perusak tatanan kehidupan. Mereka meneriakan kebebasan unutk berperilaku liar ala binatang, mengumbar aurat dan ketelanjangan, sebagai bentuk ekspresi kebebasan bertingkah laku. Tetapi pada saat yang sama, mereka melarang menggunakan jilbab dan cadar bagi muslimah di Perancis.

Kebebasan berpendapat yang dilantunkan demokrasi, tak lebih dari lagu sumbang. Demokrasi tidak pernah mengizinkan ada pendapat yang bertentangan dengan pendapatnya, lebih-lebih pendapat yang bisa mengancam demokrasi itu sendiri. Mereka menilai manusia harus diberi kebebasan menyampaikan pendapatnya, tetapi di saat yang sama aktivis yang ingin menegakkan syari’at Islam dan menentang demokrasi dicap sebagai teroris dan fundamentalis. Dalam kasus Iraq misalnya, Pemerintah AS, melalui penasehat keamanan Condoliza Rice mengancam media dalam negeri, agar menyiarkan berita yang menguntungkan pasukan AS saja, meski ditentang berbagai kalangan. Ketika Al-Jazeera menyiarkan tawanan perang Amerika Serikat, Panglima Pasukan Koalisi memperingatkan wartawan Al-Jazeera dan mengancam akan menutup siarannya.

Demokrasi Sekedar Alat

Dalam forum Internasional, AS untuk kesekian kali memveto resolusi PBB berkenaan dengan Israel, meskipun suara bulat menyetujui sanksi terhadap Isreal. Padahal dalam demokrasi fihak yang minoritas harus mengikuti suara mayoritas. Sikap membisu AS dan sekutunya terhadap pembatalan pemilu demokratis di Aljazair tahun 1991, atau pencopotan Nejamudin Erbakan dari perdana meteri oleh militer di Turki, karena peristiwa tersebut justru menguntungkan AS dan sekutunya, sebagai bukti bahwa tidak ada demokrasi untuk mencapai keinginanya. AS tak malu mendukung Islam Karimov, rezim Uzbekistan yang jelas-jelas telah memenjarakan dan membunuhi aktivis Islam. Mendukung Sadam Husein ketika mengadapi Iran, untuk membendung meluasnya pengaruh revolusi Iran. Mendukung penguasa-penguasa di Timur Tengah, yang juga jelas-jelas otoriter. Pendek kata, AS dan sekutunya akan melakukan apa saja termasuk melangar prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri selama kepentinganya bisa tercapai.

Gembar-gembor para penggagas demokrasi, justru menguak kenyataannya yang utopis. Demokrasi hanyalah sebuah kemustahilan, ide khayal yang tidak ada kenyataanya sama sekali. Bushcher seorang guru sejarah, pria 37 tahun kelahiran Iowa, Amerika Serikat mengatakan “Kedaulatan di tangan rakyat, artinya suara rakyatlah yang menentukan suatu aturan, adalah suatu kebohongan dari sistem demokrasi. Bahkan oleh orang barat sendiri. Demokrasi adalah suara kencang orang-orang bermulut besar. Yunani di zaman Socrates ribuan tahun silam dan yang dianggap sebagai negara pertama pencetus gagasan demokrasi, juga tidak mewujudkan demokrasi seperti yang digembar-gemborkan orang. Malah filsuf tua itu harus dihukum mati dengan minum racun gara-gara melecehkan demokrasi sebagai utopia atau impian semata. Sebab, di negara kota atau polis dengan penduduk beberapa ribu orang, suara wanita dan orang-orang muda dikesampingkan, sedangkan keputusan dibuat berdasarkan nyaringnya suara orang-orang pongah bermuka tebal, yang lihai menghegemoni dan memprovokasi peserta musyawarah”

Jika faktanya demikian, seruan AS dan negara barat lainya hanyalah upaya untuk menghancurkan Islam, Demokrasi sekadar alat untuk menjauhkan kaum muslimin dari syari’at Islam, agar kaum muslimin jauh dari kebangkitan., dan menjaga agar tetap tidak berdaya menghadapi kekuatan mereka. Dengan demikian mereka bisa leluasa mengeruk kekayaan yang melimpah di bumi maum muslimin. Alangkah bodohnya kaum muslimin yang meneriakan demokrasi, sementara kenyataan demokrasi tidak pernah ada, bahkan tidak lebih dari sekedar alat untuk menguasai dan menancapkan kekuasaanya atas kaum muslimin. Lebih jauh lagi demokrasi juga bertentangan dengan aqidah Islam, aqidah yang menjadikan Allah sebagai satu-satnya yang berhak membuat hukum. Memperjuangkan demokrasi merupakan upaya yang sia-sia, dilarang syari’at dan di akhirat akan dihisap. Bukan kebahagiann hidup yang akan diperoleh kaum muslimin melaikan kenestapaan dan kehinaan hidup dunia dan khirat.

Tiada jalan lain untuk memeproleh kebahagian bagi kaum muslimin, kecuali di bawah naungan Khilafah Islamiyah. Khilafahlah yang akan mengayomi, membibing kita menuju kebahagiaan yang hakiki. Khilafah juga yang akan melindungi kita dari musuh-musuh Islam, juga dari pemikiran sesat semacam demokrasi. Hanya untuk Islamlah kita layak mencurahkan tenaga, fikiran, harta, jiwa dan raga kita. Semoga Allah mempercepat berdirinya, kemudian menguatkanya dan mengalahkan musuh-musuh Islam dan kaum musulimin. Wallohu ‘alam bishoawab [D. Saputra]

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on Kamis, 4 November 2004 by in Telaah.
%d blogger menyukai ini: